Tanah Kosong vs Tanah Terlantar: Pahami Aturan Hukumnya Agar Aset Tetap Terjaga

Isu penertiban tanah yang dilakukan pemerintah belakangan ini kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan pemilik aset properti: "Apakah tanah saya yang belum dibangun berisiko diambil alih oleh negara?"

Penting untuk dipahami bahwa semangat utama dari regulasi pertanahan bukanlah perampasan, melainkan pendayagunaan. Pemerintah ingin memastikan setiap jengkal tanah memiliki fungsi ekonomi atau sosial. Oleh karena itu, memahami batasan hukum antara "Tanah Kosong" dan "Tanah terlantar" menjadi sangat krusial bagi setiap pemilik aset.

Ketentuan Hukum "Tanah Terlantar"

Berikut adalah ketentuan hukum "Tanah Terlantar" berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar yang perlu Anda ketahui:

1. Kriteria "Tanah terlantar" Menurut Hukum

Secara hukum, sebuah lahan tidak otomatis disebut terlantar hanya karena terlihat semak belukar. Penetapan tanah terlantar dilakukan melalui tahapan evaluasi, peringatan hingga akhirnya ditetapkan sebagai tanah terlantar sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP 20 Tahun 2021.

Tanah dinyatakan sebagai objek penertiban tanah terlantar apabila:

• Telah terbit Hak Atas Tanah (seperti HGU, HGB, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan).
• Pemegang hak sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan atau tidak memelihara tanah tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Surat Keputusan (SK) Pemberian hak diterbitkan.
• Pemegang hak tidak mengusahakan atau tidak melaksanakan hasil evaluasi.

2. Mekanisme Penertiban “Tanah Terlantar”

Negara menerapkan prinsip kehati-hatian (due process of law) sebelum menetapkan status tanah terlantar. Prosesnya melalui tahapan inventarisasi dan evaluasi yang terukur. Jika sebuah tanah terindikasi terlantar. Angka 2 tahun hanyalah batas awal evaluasi untuk pemerintah melakukan proses penertiban dengan memberikan kesempatan melalui Surat Peringatan (SP) secara bertahap:

• Pemberitahuan awal: Memberikan waktu 180 hari
• Pemanfaatan Ulang : Memberikan waktu180 hari
• Peringatan I : Memberikan waktu 90 hari.
• Peringatan II : Jika diabaikan, diberi tambahan waktu 45 hari.
• Peringatan III : Peringatan terakhir dengan tenggat waktu 30 hari.

Artinya, pemilik tanah memiliki waktu yang cukup panjang untuk menanggapi dan melakukan tindakan perbaikan sebelum sanksi dijatuhkan.

3. Pengecualian yang Melindungi Pemilik

Pasal 5 ayat (1) PP 20 tahun 2021 juga mengatur "payung pelindung" bagi pemilik tanah. Tanah tidak dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar jika tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena alasan di luar kendali pemilik, seperti:

• Rencana Tata Ruang Wilayah yang berubah sehingga tanah tidak dapat diusahakan sesuai dengan SK Pemberian Hak.
• Sedang dalam proses perkara di pengadilan atau sengketa.
• Terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, perang dan sebagainya, sehingga tanah tidak dapat diusahakan.
• Adanya penguasaan fisik oleh pihak lain secara tidak sah (penyerobotan) yang sudah dilaporkan.

4. Beralihnya Tanah Terlantar

Tanah terlantar yang telah dicabut haknya tidak menjadikan tanah tersebut tidak bertuan, melainkan tanah tersebut diambil alih oleh negara sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dan / atau berstatus Aset Bank Tanah berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan PP 20 Tahun 2021.

Langkah Antisipasi Sederhana

Agar aset tanah Anda tetap berstatus "Clean and Clear", langkah paling sederhana yang diamanatkan undang-undang adalah menunjukkan itikad penguasaan fisik.

Hal ini bisa dilakukan dengan memasang tanda batas (patok/pagar) yang jelas, memasang papan nama kepemilikan, atau melakukan pemanfaatan sementara (seperti disewakan untuk pertanian atau lahan terbuka) sembari menunggu rencana pembangunan utama berjalan.

Perlu Bantuan Audit Legalitas Aset?

Mengelola portofolio aset tanah di tengah dinamika peraturan 2026 memang memerlukan strategi yang tepat dan kepatuhan administrasi yang ketat. Jangan biarkan keraguan administratif membuat aset berharga Anda menjadi tidak produktif atau berisiko.

Presisi Konsulindo Prima siap menjadi mitra diskusi Anda. Kami menyediakan layanan audit legalitas pertanahan, asset monitoring, hingga pendampingan hukum untuk memastikan properti Anda tetap aman dan bernilai tinggi. Hubungi kami hari ini untuk konsultasi lebih lanjut.