Memahami perbedaan antara 'tanah kosong' dan 'tanah terlantar' adalah krusial bagi setiap pemilik aset properti. Meskipun terdengar serupa, implikasi hukum keduanya sangat berbeda dan dapat memengaruhi status kepemilikan serta hak pemanfaatan tanah Anda di masa depan. Ketidakpahaman atas definisi ini berpotensi menimbulkan masalah hukum yang kompleks.
Mengetahui pentingnya kepastian hukum dan dokumen legalitas dalam setiap pembelian properti
Kedudukan hukum surat bukti kepemilikan tanah lama, seperti girik, letter C, hingga petok D pasca berlakunya ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 membawa dampak signifikan bagi pemilik lahan, terutama terkait status lahan pertanian. Regulasi ini krusial untuk dipahami agar legalitas dan optimalisasi aset Anda terjaga. PT Presisi Konsulindo Prima (PKP) siap mendampingi Anda menavigasi kompleksitas ini melalui layanan konsultasi hukum pertanahan dan pengurusan legalitas pemanfaatan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Pastikan kepatuhan dan maksimalkan potensi properti Anda. Hubungi kami untuk panduan profesional.
